Khuddam.id– Komitmen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) untuk membuka ruang akademik bagi berbagai kelompok dinilai dapat menjadi titik temu bagi pengembangan kerja sama di bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Sadr (Ketua Umum) Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia, Muhammad Anahdi Sholihin, usai menghadiri pengukuhan Dr. Fariz Alnizar, M.Hum sebagai Rektor UNUSIA periode 2026–2030.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.
Baca juga: Athfal Ahmadiyah Indonesia Terpilih Sebagai Bintang Sobat SMP 2026
Kehadiran Sadr Khuddam dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Fariz atas amanah barunya.
Sadr (Ketua Umum) Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia, Muhammad Anahdi Sholihin berharap kepemimpinan Dr. Fariz Alnizar, M.Hum. dapat membawa perkembangan positif bagi UNUSIA sekaligus memberi sumbangsih lebih luas terhadap dunia pendidikan dan kehidupan kebangsaan.
Ia melihat terdapat sejumlah nilai yang dapat menjadi dasar bagi hubungan dan kolaborasi antara UNUSIA dengan generasi muda Ahmadiyah.
Baca juga: KPA Experiment Week 2026 Sukses Digelar, Diikuti Lebih dari 2 Ribu Peserta
Salah satu perhatian yang dianggap penting adalah sikap terbuka terhadap kelompok yang berada di luar arus utama.
Dalam pandangannya, perguruan tinggi memiliki posisi penting untuk memastikan keberagaman tidak hanya diakui, tetapi juga memperoleh ruang dalam lingkungan akademik.
Dalam kesempatan sama, Dr. Fariz Alnizar, M.Hum. menempatkan keterbukaan sebagai bagian dari arah UNUSIA ke depan.
Ia menyebut kampus yang dipimpinnya ingin menjadi tempat berkembangnya pemikiran bebas dan terbuka bagi berbagai kalangan.
“UNUSIA itu adalah rumah untuk bertumbuhnya pikiran-pikiran yang merdeka. Jadi kita terbuka dengan siapa pun, kosmopolitan, bahkan dengan kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok di luar mainstream,” ujar Dr. Fariz Alnizar, M.Hum..
Dr. Fariz Alnizar, M.Hum juga memberikan perhatian terhadap kelompok minoritas juga berkaitan dengan posisi mereka sebagai warga negara.
Karena itu, hak-hak kelompok tersebut perlu ditempatkan dalam kedudukan yang setara di hadapan hukum dan negara.
“Kelompok minoritas harus diperhatikan dengan lebih serius, karena mereka juga warga negara dan punya hak yang sama di mata hukum dan di mata negara. Jadi derajatnya sama,” ujarnya.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dariS adr Khuddam.
Soroti Isu Minoritas di Indonesia
Sadr (Ketua Umum) Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia, Muhammad Anahdi Sholihin menilai perhatian terhadap isu minoritas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dengan rekam jejak pemikiran dan karya akademiknya.
Salah satu yang disorot adalah kajian mengenai kekerasan linguistik.
Menurut Ketua Pemuda Ahmadiyah Indonesia itu, kajian yang dilakukan menunjukkan perhatian terhadap peran bahasa dalam membentuk persepsi publik, termasuk kemungkinan munculnya proses peminggiran terhadap kelompok tertentu.
“Beliau ini sangat kuat memadukan keilmuan keislaman dan nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan beliau. Salah satunya tercermin dalam karya beliau, salah satu buku beliau itu adalah kekerasan linguistik,” ujar Sadr (Ketua Umum) Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia, Muhammad Anahdi Sholihin.